agus joko pramono Fundamentals Explained
agus joko pramono Fundamentals Explained
Blog Article
"Pertama, tentu dengan memberi maaf kepada siapa pun yang telah menyakiti kita baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga kita bisa memaafkan meskipun tidak bisa begitu saja melupakan," kata AHY.
Dengan melakukan audit terhadap dana desa, BPK memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
IDI provides Worldwide Community Merchandise on a number of subjects applicable to the perform of SAIs. These publications abide by a stringent protocol of high-quality assurance and therefore are freely available to all.
Impacts of family entities on environmental disclosure: Inspecting the mediating position of earnings administration and board independence
paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara; dan
Intosai sendiri merupakan organisasi international yang beranggotakan lembaga pemeriksa keuangan dari seluruh dunia dan bermarkas di Vienna, Austria.
Temuan BPK dapat menjadi bahan evaluasi bagi BUMN untuk memperbaiki sistem dan prosedur pengelolaan keuangan, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap BUMN.
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
“Dalam sekitar 30% kasus, saya harus menerima kenyataan bahwa saya tidak bisa memaksakan kebijakan saya,” kata SBY.
Bila melihat dua survei lembaga ini, palagan tiga kandidat ini sulit diprediksi apakah berlanjut ke babak kedua atau justru akan hanya sekali putaran.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Keterangan gambar, Megawati dan Prabowo dipotret pada Juli 2009. Keduanya kini akan dipertemukan untuk membahas rencana koalisi pemerintahan click here untuk lima tahun ke depan.
Strategi membangun koalisi itu, menurut Mietzner, berkaitan erat dengan hak prerogatif presiden untuk membentuk kabinet dan menunjuk menteri.
Bukan hanya soal kabinet dan anggaran negara yang membengkak, Herdiansyah menyebut ketiadaan partai oposisi akan membuat pemerintahan Prabowo bergulir tanpa pengawasan.